harian-nasional.com/ – Senin, (13/2/2023), Direktur Utama PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar selaku pengembang apartemen Meikarta menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Komisi VI sudah mengundang Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama untuk memberikan penjelasan terkait proyek Meikarta pada 25 Januari 2023 lalu. Namun, pihak PT MSU tak hadir tanpa pemberitahuan.
Berikut rangkuman hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Bos Lippo Cikarang dan PT MSU:
Cabut gugatan Rp 56 miliar ke konsumen
Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya mengatakan, pihaknya telah mencabut gugatan Rp 56 miliar terhadap 18 konsumen Apartemen Meikarta.
“Mendengar aspirasi, kami memutuskan mencabut tuntutan itu, dan sudah kami laksanakan dan tadi pagi saya terima suratnya pencabutan tuntutan itu,” kata Budi.
Saat akan melanjutkan pernyataannya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade meminta Bos Lippo Cikarang tersebut untuk menunjukkan surat pencabutan gugatan tersebut.
“Lihatkan suratnya itu ke kamera, karena salah satu penyebab bapak kami panggil karena ada kezaliman masa orang sudah bayar, hanya nanya hak, dibawa ke pengadilan,” kata Andre.
Budi pun memperlihatkan surat tersebut. Ia mengatakan, pihaknya memerhatikan aspirasi seluruh pihak sehingga memerintahkan PT MSU untuk mencabut gugatan terhadap konsumen tersebut.
“Kami perintahkan PT MSU mencabut tuntutan tersebut, kita lakukan minggu lalu tetapi efektif hari ini,” ujarnya.
Rp 4,5 triliun untuk selesaikan proyek Meikarta
Budi mengatakan, pihaknya memberikan masukan modal kepada PT MSU sebesar Rp 4,5 triliun untuk menyelesaikan proyek apartemen Meikarta.
Ia mengatakan, hal tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menyelesaikan proyek apartemen Meikarta.
“Jadi akan kami lanjutkan (proyek apartemen Meikarta), seperti tadi saya sampaikan kami telah menginjeksi PT MSU dari PT Lippo Cikarang Tbk baik berupa pinjaman dan masukan modal sebanyak Rp 4,5 Triliun,” kata dia.
Budi yakin pihaknya mampu menyelesaikan proyek apartemen Meikarta sesuai dengan keputusan PKPU dan terjadwal.
“Kami tidak mau membawa masalah terhadap negara ini, tentu tujuannya membangun kota mandiri dan itu sangat dibutuhkan oleh kawasan Industri Bekasi-Purwakarta,” ucap dia
18.000 unit diselesaikan bertahap sampai 2027
Budi menyebutkan bahwa PT Mahkota Sentosa Utama berkomitmen untuk menyelesaikan proyek Meikarta secara bertahap hingga 2027
Ia mengatakan, hingga 2022, sebanyak 4.800 unit apartemen sudah diserahkan kepada konsumen.
Kemudian, pada tahun 2023 sebanyak 2.200 unit akan diserahkan kepada konsumen, 3.400 unit diserahkan pada 2024, 3.000 unit diserahkan pada 2025, dan 3.100 unit diserahkan pada 2026
“Sisanya akan diserahkan pada tahun 2027,” ujarnya.
Buka pintu refund
Terakhir, Budi mengatakan, pihaknya menyiapkan skema second remarket bagi konsumen yang akan melakukan komplain dan pengembalian dana (refund) apartemen Meikarta.
Menurut Budi, skema second remarket untuk melihat urgensi dari permintaan refund.
“Untuk mereka ingin melakukan komplain atau refund kami membuka pintu dengan menyiapkan second remarket,” kata Budi.
“Jadi bagi mereka yang komplain bisa mendapatkan solusi yang tepat,” sambungnya.
Kendati demikian, Budi tak menjelaskan lebih lanjut terkait alur proses pengembalian dana (refund). Usai menghadiri rapat di DPR, Budi dan Indra enggan menjelaskan secara detail alur dari proses refund tersebut.
DPR akan cek langsung apartemen Meikarta
Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Haikal mengatakan, DPR akan melakukan kunjungan ke proyek Meikarta pada Selasa (14/2/2023).
Ia mengatakan, hal ini dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan apartemen Meikarta.
“Besok kita akan mengecek langsung ke lapangan untuk cek lokasi di tempat,” kata Haikal seusai RDP.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad akan memimpin rombongan anggota DPR ke proyek Meikarta.
Rombongan tersebut di antaranya yaitu, anggota DPR dari Komisi III, Komisi V, Komisi VI, Dan Komisi XI.
“Kita lihat dulu kondisi kekinian seperti apa. Karena kan dia bilang 4.800 unit sudah diserahkan, tahun 2022, yang 4.800 itu mana,” kata Andre.
Komisi VI, kata dia, juga tengah mendalami skema pengembalian dana (refund).
Ia mengatakan, seluruh komisi terkait di DPR perlu mendapat penjelasan di lapangan terkait skema refund tersebut.
“Besok kita akan komunikasikan kalau refund gimana mekanismenya, karena dari pengaduan ya kita terima dari masyarakat, ada yang mau refund disetujui, dia setor Rp 400 juta yang disetujui hanya 10 persen, ini yang harus kita bahas besok bersama Meikarta di lapangan,” ucap dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
