harian-nasional.com/ – Hubungan Prancis dan Iran memanas. Prancis meminta warga negaranya yang berada di Iran untuk segera angkat kaki dari negara tersebut.
Dilansir AFP, Sabtu (8/10/2022), imbauan itu dirilis dengan mengutip risiko penangkapan sewenang-wenang terhadap warga negara asing di wilayah Iran.
“Seluruh pengunjung asal Prancis, termasuk yang berkewarganegaraan ganda, menghadapi risiko tinggi penangkapan, penahanan sewenang-wenang dan persidangan yang tidak adil,” demikian bunyi imbauan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Prancis.
“Risiko ini juga mengancam orang-orang yang melakukan kunjungan wisata sederhana,” imbuh pernyataan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Prancis juga memperingatkan ‘dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan, penghormatan terhadap hak-hak dasar dan keselamatan individu tidak dijamin’ di Iran.
Imbauan itu dirilis sehari setelah televisi pemerintah Iran menayangkan apa yang disebutnya sebagai ‘pengakuan’ dua warga negara Prancis, selang lima bulan setelah keduanya ditangkap di negara tersebut.
Dua warga Prancis itu diidentifikasi sebagai Cecile Kohler yang seorang pejabat serikat guru Prancis dan Jacques Paris yang merupakan pasangan Kohler. Keduanya ditahan di Iran sejak 7 Mei lalu atas tuduhan mengobarkan kerusuhan buruh selama aksi mogok kerja para guru awal tahun ini.
Pada 11 Mei lalu, otoritas Iran mengumumkan penangkapan dua warga Eropa yang disebut ‘memasuki negara itu dengan tujuan memicu kekacauan dan destabilisasi masyarakat’.
Selain Kohler dan Paris, dua warga negara Prancis lainnya juga tengah ditahan di Iran. Keduanya diidentifikasi sebagai Fariba Adelkhah yang seorang peneliti berkewarganegaraan ganda Prancis-Iran yang ditangkap pada Juni 2019 dan Benjamin Briere yang ditangkap pada Mei 2020.
Adelkhah dilaporkan telah dihukum lima tahun penjara atas dakwaan merusak keamanan nasional. Tuduhan itu dibantah keluarganya. Sementara, Briere dihukum delapan tahun delapan bulan penjara atas tuduhan spionase yang juga telah dibantahnya.
Keduanya termasuk dalam lebih dari 20 warga Barat, kebanyakan berkewarganegaraan ganda, yang ditahan atau dicegah meninggalkan Iran.
Kelompok-kelompok HAM menuduh Teheran mempraktikkan semacam diplomasi penyanderaan dengan para warga negara asing yang ditahan itu, dengan menggunakan mereka sebagai alat negosiasi dengan dunia luar. Iran telah membantah tuduhan tersebut.
“Kapasitas Kedutaan Besar Prancis di Teheran untuk memberikan perlindungan konsuler kepada warga negara yang ditangkap atau ditahan di Iran sangat terbatas,” sebut Kementerian Luar Negeri Prancis memperingatkan.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Dilansir CNN, sehari sebelum imbauan Prancis agar warganya meninggalkan Iran dirilis, televisi pemerintah Iran menayangkan apa yang disebutnya sebagai ‘pengakuan’ dua warga negara Prancis yang ditahan sejak lima bulan lalu.
Kedua warga Prancis itu ialah Cecile Kohler yang seorang pejabat serikat guru Prancis dan Jacques Paris yang merupakan pasangan Kohler. Keduanya ditahan di Iran sejak 7 Mei lalu atas tuduhan mengobarkan kerusuhan buruh saat aksi mogok kerja dilakukan para guru Iran awal tahun ini.
Dalam video itu, Kohler dan Paris yang berbicara dalam bahasa Prancis. Mereka kompak mengakui mereka bekerja untuk dinas intelijen asing Prancis atau DGSE. Video pengakuan yang banyak disunting dan direkam bergaya dokumenter itu dirilis oleh kantor berita Iran , IRNA.
“Kami berada di Iran untuk mempersiapkan kondisi bagi revolusi di Iran dan penggulingan rezim Islam Iran,” ucap Kohler dalam video tersebut.
“Tujuan DGSE adalah untuk menekan pemerintah,” ujar Paris yang muncul dalam video terpisah.
Kemlu Prancis menyatakan ‘dugaan pengakuan’ itu tidak memiliki dasar apapun. Mereka meyakini kedua warga Prancis itu berbicara di bawah tekanan. Prancis kemudian menyerukan agar Iran segera membebaskan keduanya.
“Cecile Kohler dan Jacques Paris telah ditahan secara sewenang-wenang di Iran sejak Mei 2022, dan dengan demikian menjadi sandera negara. Prancis menegaskan kembali tuntutannya untuk pembebasan mereka dengan segera,” ujar Kemlu Prancis dalam pernyataannya.
“Sandiwara dugaan pengakuan mereka sangat tidak bermartabat, menjijikkan, tidak bisa diterima dan bertentangan dengan hukum internasional. Penyamaran ini mengungkapkan penghinaan terhadap martabat manusia yang menjadi ciri khas otoritas Iran,” imbuh pernyataan itu.
“Dugaan pengakuan yang diambil di bawah tekanan ini tidak memiliki dasar apapun, lebih dari alasan apapun yang diberikan untuk penangkapan sewenang-wenang mereka,” sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis itu.
”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website detik.com. Situs http://harian-nasional.com/ adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs http://harian-nasional.com/ tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”
