Crypto  

Lindungi Investor dari Volatilitas, Pemerintah Singapura Bakal Perketat Aturan Perdagangan Kripto

harian-nasional.com/ – Pemerintah Singapura, melalui Monetary Authority of Singapore (MAS), bakal menerbitkan aturan yang membuat investor ritel tidak lagi mudah untuk bertransaksi kripto saat pasar sedang liar. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran, menurut kacamata pemerintah, banyak investor yang tidak sadar bahwa transaksi yang dilakukan saat pasar sedang bergejolak memiliki tingkat risiko yang jauh lebih besar dari kondisi normal.

Hal itu sejatinya mengundang tanya bagi banyak pihak. Pasalnya, rencana tersebut bakal dilakukan ditengah ambisi Singapura yang ingin menjadikan wilayahnya sebagai pusat kripto global. Managing Director MAS, Ravi Menon, menjelaskan survei memperlihatkan bahwa konsumen semakin tidak rasional, karena tertarik oleh prospek harga yang tajam.

Dirinya mengakui, tren seperti itu tidak hanya terjadi di Singapura saja. Di berbagai negara yang juga memperbolehkan kripto sebagai aset investasi mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan khusus untuk bisa melindungi investor dari sikap yang dibilang MAS, tidak masuk akal.

“Nanti ada beberapa tes bagi pelanggan, mulai dari kesesuaiannya dan juga kebijakan untuk membatasi penggunaan fasilitas kredit untuk perdagangan kripto,” jelasnya.

Banyaknya perusahaan kripto yang terkena imbas dari hancurnya pasar kripto, seperti Hodlnaut yang saat ini tengah berseteru dengan Singapore Police Force (SPF) dan menghentikan fitur penarikan bagi konsumen, sedikit banyak memengaruhi keputusan pemerintah untuk melakukan pengetatan regulasi.

Namun, kebijakan ini tidak akan serta merta dilakukan. Pemerintah setempat masih akan terus mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pihak guna mengkaji informasi mendalam terkait dampak dan implementasinya.

Melihat kilau Singapura yang menjadi hub bagi industri keuangan dunia membuat banyak perusahaan kripto yang mendekati MAS untuk bisa mendapatkan lampu hijau. Tetapi, nyatanya, dari 180 perusahaan yang mengajukan izin, sejak 2020 lalu, regulator setempat hanya meloloskan sekitar 2 lusin atau 24 perusahaan yang diperkenankan secara resmi menjalankan bisnisnya di Singapura.

Pemerintah Singapura Bakal Fokus ke Aset Digital, Bukan Kripto

Dalam sebuah pidato di acara Seminar Green Shoots, Menon menegaskan bahwa pihaknya tetap terbuka terhadap rencana pengembangan aset digital, termasuk di dalamnya stablecoin. Kedua hal tersebut dikatakan Menon adalah hal berbeda jika dibandingkan dengan aset kripto.

Aset digital atau non-fungible token (NFT) memiliki perbedaan dengan kripto. Dengan aset digital, ada banyak aset yang berpotensi untuk ditokenisasi. Lewat mekanisme tersebut, pemerintah Singapura bisa melakukan penghematan dalam jumlah besar karena bisa memperdagangkan aset tersebut tanpa bantuan pihak ketiga.

Selain itu, tokenisasi juga bisa dilakukan untuk memonetisasi aset berwujud dan tidak berwujud. Sedangkan kripto diungkapkan Menon, jika dipisahkan antara blockchain dan aset kripto, maka mata uang kripto tidak memiliki fungsi lain kecuali untuk spekulasi.

“Sejak 2017 silam, MAS telah mengeluarkan peringatan tentang risiko substansial bagi siapa saja yang melakukan investasi di aset kripto,” tambahnya.

Beberapa perusahaan di Singapura juga sudah mulai mengembangkan tokenisasi aset keuangan yang ada di dunia nyata. Seperti Bank UOB yang sudah menerapkan uji coba penerbitan obligasi digital senilai US$600 juta pada platform Marketnode.

Eksplorasi Aset Digital lewat Project Guardian

MAS juga sudah mengeluarkan inisatif untuk pengembangan token di dunia riil yang disebut Project Guardian. Proyek tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi potensi ekonomi di dunia nyata dan aset keuangan yang ditokenisasi.

Menon mengungkapkan, uji coba dilakukan oleh Bank DBS, JP Morgan, SBI Group dan Marketnode. Keempatnya akan mengeksplorasi perdagangan token institusional obligasi dan deposito untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditas di pasar pendanaan grosir.

Sebagai catatan, sikap tegas pemerintah Singapura terhadap aset kripto sudah dilakukan sejak Januari lalu. Pemerintah setempat melakukan pembatasan iklan terkait aset kripto, kemudian membongkar ATM Bitcoin dan menghapus iklan kripto di stasiun MRT.

“Terlepas dari peringatan dan tindakan yang dilakukan, survei menunjukkan bahwa konsumen semakin banyak berdagang aset kripto,” tutupnya.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram Be[In]Crypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!