harian-nasional.com/ – Pemerintah Arab Saudi menilai keputusan Israel untuk mengesahkan sembilan permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat yang diduduki sebagai langkah yang ‘ilegal’. Saudi juga menyebut langkah semacam itu hanya akan semakin memicu ketegangan.
Seperti dilansir Alarabiya News, Selasa (14/2/2023), komentar Saudi terhadap keputusan Israel itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Pangeran Faisal bin Farhan dalam konferensi pers bersama dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa dan ketua Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit di Brussels, Belgia.
“Pengumuman oleh Israel soal aneksasi sembilan permukiman ini, merupakan tindakan ilegal secara terang-terangan yang hanya akan meningkatkan dan mengobarkan ketegangan dan memperumit situasi,” sebut Pangeran Faisal dalam pernyataannya.
Selain membahas hubungan Saudi dengan Uni Eropa, pertemuan di Brussels itu juga fokus membahas pengumuman terbaru Israel dan cara-cara menghidupkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah yang sejalan dengan Inisiatif Perdamaian Arab.
Inisiatif Perdamaian Arab yang disusun Saudi tahun 2002 lalu, merupakan proposal untuk mengakhiri konflik Arab-Israel. Liga Arab mendukung rencana perdamaian itu dalam pertemuan puncak di Beirut pada tahun yang sama.
Pada akhir pekan lalu, Israel mengumumkan akan mengesahkan sembilan pos terdepan di Tepi Barat dan melaporkan rencana untuk melanjutkan pembangunan 10.000 unit permukiman.
Langkah Israel itu diambil menyusul ketegangan dengan Palestina dan setelah rentetan serangan di Yerusalem Timur.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Pangeran Faisal dalam pernyataannya juga mengatakan bahwa pertemuan di Brussels itu digelar pada ‘waktu yang sangat penting mengingat perkembangan berbahaya yang kita lihat di Palestina baru-baru ini dan terutama pengumuman oleh Israel’.
Ditekankan juga oleh Pangeran Faisal bahwa penting untuk terus fokus pada mencari ‘jalan menuju perdamaian’. Dia juga berterima kasih kepada Uni Eropa atas upaya-upayanya dan komitmennya bagi proses perdamaian bagi hak-hak Palestina.
Pada Senin (13/2) waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Saudi juga merilis pernyataan yang isinya menegaskan kembali penolakan Kerajaan Saudi terhadap rencana perluasan permukiman Yahudi.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi itu juga menggarisbawahi ‘pentingnya komitmen otoritas Israel terhadap resolusi internasional dan tidak mengambil tindakan sepihak yang akan merusak peluang untuk menghidupkan kembali proses perdamaian’.
