ASEAN Hadapi “Perang Dingin Baru” AS-China, Seberapa Kuat Posisi Indonesia sebagai Ketua?

ASEAN Hadapi “Perang Dingin Baru” AS-China, Seberapa Kuat Posisi Indonesia sebagai Ketua?

harian-nasional.com/

LABUAN BAJO , KOMPAS.com – Negara- negara ASEAN sedang berada di antara “perang dingin baru” Amerika Serikat dan China.

Oleh sebab itu, menurut pengamat, ASEAN perlu segera mempercepat pembuatan “kode etik” dalam menghadapi rivalitas global antara dua kekuatan besar itu.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, mengatakan negara-negara ASEAN perlu segera membuat “kode etik dengan China” dan “ASEAN Vision on Indo-Pacific”—dengan AS dan sekutunya.

Tujuannya agar negara-negara di kawasan memiliki batasan yang dikenali bersama dalam menghadapi rivalitas global, sehingga bisa menahan diri supaya tidak terlibat dalam konflik terbuka.

“Indonesia dan ASEAN seharusnya memiliki jawaban yang sama. Kita selama ini mengatakan Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone, kita selalu mengatakan Zone of Peace, Freedom and Neutrality, selalu juga bilang United Nations Convention on the Law of the Sea, tapi semuanya normatif, tidak membuat kita memiliki kekuatan untuk berlaku keras kepada China dan Amerika,” kata Rezasyah.

Dia menyebut, hal ini menjadi tantangan terbesar buat Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini.

Sejak 2021, Indonesia berulang kali menyinggung soal rivalitas negara besar, yaitu China dan Amerika Serikat, yang semakin kuat dan bisa mengancam kesatuan negara-negara ASEAN.

Sampai sebelum KTT ke-42 ASEAN berlangsung, pada 10-11 Mei di Labuan Bajo , rivalitas negara besar dan penguatan ASEAN juga masih menjadi salah satu fokus.

Itu dibuktikan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang menekankan prinsip Indonesia sebagai ketua ASEAN, yaitu kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun dan tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapa pun.

Apa itu proksi dan benarkah negara-negara ASEAN menjadi proksi?

Dalam KBBI, proksi berarti agen atau perantara.

Pada konteks ini, proksi yang dimaksud adalah pemain pengganti yang digunakan oleh dua kekuatan besar untuk menghindari konfrontasi langsung yang bisa mengakibatkan kehancuran fatal.

Menurut Rezasyah, Indonesia harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan kolaborasi dan apa yang termasuk proksi, sebab mungkin negara-negara ASEAN tidak merasa menjadi proksi karena bergerak sesuai dengan kepentingan masing-masing.

“Kenapa pembangunan di Kamboja, Laos, dan Myanmar sangat hebat sekarang, karena dekat dengan China. Mereka menganggap ini bukan proksi, ini adalah hubungan baik berbasis kepercayaan, keyakinan, dan kerja sama yang menguntungkan. Tapi, kalau Amerika menganggapnya itu proksi dari China. Memang ini harus dikomunikasikan kepada khalayak,” jelasnya.

Beberapa tahun belakangan reputasi China memang naik di ASEAN. Sebaliknya, Amerika Serikat justru menurun.

Rezasyah menjelaskan, saat ini China sudah berhasil membangun kerja sama yang secara luar biasa dengan ASEAN—dengan nama China ASEAN Free Trade Area.

Tak hanya itu, China juga berhasil membangun hubungan bilateral dengan masing-masing negara anggota ASEAN, sehingga menyebabkan negara-negara anggota ASEAN sangat berhati-hati mengkritisi China.

“Amerika Serikat masih dengan pola yang lama, menggunakan carrot and stick. Carrot itu kalau Anda sesuai dengan harapan kami, Anda kami berikan hadiah, tapi kalau tidak, Anda dapat stick, saya hukum,” kata dia menjelaskan.

“Cuma yang kita khawatirkan adalah China tidak pernah mengatakan akan memberikan penghukuman, tapi kita tahu persis China itu bisa melakukan hukuman setiap saat,” tambah Rezasyah.

Seperti pemberian hukuman kepada Filipina baru-baru ini, kata dia, di mana kedua kapal mereka hampir bertubrukan di China selatan.

Lalu kepada Vietnam, di mana China sering mengganggu alat pengebor minyak milik Vietnam.

“Kemudian dengan Indonesia pun diganggu lewat Nine-Dash Line (sembilan titik imaginer yang digunakan China untuk mengklaim wilayah laut China Selatan). Kemudian Taiwan juga diganggu,” papar Rezasyah.

Itulah sebabnya, dia menilai, ASEAN perlu segera membuat batasan.

Apa dampaknya jika ASEAN menjadi proksi?

Jika ada negara ASEAN terlibat sebagai proksi, kata Rezasyah, negara itu akan menjadi negara pertama yang melindungi kepentingan negara induknya.

Hasilnya, negara induknya itu tidak menjadi sasaran kritik dari negara-negara ASEAN.

Tindakan itu tentunya akan mengurangi kredibilitas ASEAN karena dianggap tidak bisa menjaga kepaduannya.

Hal itu juga akan memicu kemarahan negara besar yang menjadi rival induknya, yang tentunya akan meningkatkan ketegangan di kawasan.

Apakah Indonesia berperan sebagai proksi?

Tidak, menurut Teuku Rezasyah. Kata dia, Indonesia sudah lama menjaga jarak dengan China dan Amerika Serikat.

Hubungan yang terjadi dengan kedua negara besar itu disebut Rezasyah, dijalankan berdasarkan prinsip kebijakan luar negeri yang bebas aktif.

Dalam praktiknya pun terjadi kerja sama yang saling menguntungkan dan kerja sama itu dibuat sesuai dengan kerangka kesetaraan.

“Kita menolak menjadi proksi siapapun karena Indonesia ini terlalu besar untuk menjadi ekor negara lain,” tegasnya.

Bagaimana dengan penyelesaian konflik Myanmar?

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia sebagai ketua ASEAN terus mendorong implementasi Five-Point Consensus, yang salah satunya adalah terkait dengan bantuan kemanusiaan.

Keketuaan Indonesia mampu memfasilitasi AHA Center, yaitu Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana, yang sempat tertunda cukup lama karena masalah akses.

“Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan. Tapi sangat disayangkan, di tengah perjalanan terjadi baku tembak-menembak,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Senin (8/5/2023).

Dia mengakui kondisi di Myanmar sangat kompleks karena konflik sudah berlangsung selama tujuh dekade.

Jika tidak segera dihentikan, Jokowi menyampaikan, rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang.

“Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama,” ujar Presiden Jokowi.

Teuku Rezasyah mengatakan, ASEAN sudah lelah menghadapi Myanmar.

Dialog antarmenteri luar negeri, pertemuan darurat antarkepala negara, dan pertemuan tingkat tinggi lainnya, kata dia, tidak membuat rezim Myanmar berubah.

Dia menilai Indonesia sangat baik dan hati-hati dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar dengan cara yang merangkul dan lebih halus.

“Kita sudah melewati tahapan yang Myanmar sudah lalui dan akan lalui ke depan. Kita sudah pernah punya pemerintahan militer, kemudian transisi militer ke sipil juga sudah, kemudian dari sipil yang belum stabil menjadi sipil yang lebih stabil. Semoga Myanmar bisa melihat bahwa referensi itu adalah Indonesia,” ujar dia.

Membahas perdagangan manusia

Selain membahas penguatan institusi ASEAN, menyusun Visi ASEAN Pasca-2025, membahas perkembangan di Myanmar, pemulihan ekonomi pasca-pandemi, penguatan arsitektur kesehatan di kawasan, dan isu penting lainnya di kawasan dan luar kawasan, isu penting lainnya yang dibahas dalam KTT ke-42 ASEAN adalah mengenai penanganan kejahatan perdagangan orang.

“Ini penting dan sengaja saya usulkan, karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita,” kata Presiden Jokowi.

Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar.

Pada 5 Mei, otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia, juga telah menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara, dan 143 di antaranya adalah dari Indonesia.

Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan perdagangan manusia harus diberantas tuntas.

“Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” kata Jokowi.

Langkah konkret berupa upaya kolektif untuk mengatasi masalah perdagangan orang di ASEAN menjadi hal yang sangat dibutuhkan saat ini, menurut Teuku Rezasyah.

Dia menjelaskan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan dampak dari bebas visa hubungan antarmasyarakat di ASEAN yang dibarengi dengan kesulitan pemerintah setiap negara dalam mengawasi pergerakan orang-orangnya.

Ditambah lagi faktor godaan dari luar yang sangat besar.

“Dengan iming-iming gaji yang besar, tapi ternyata begitu kita keluar (negeri), kita sudah tidak berdaya,” jelas Rezasyah.

Selain mengadopsi dokumen penanggulangan perdagangan orang KTT ke-42 ASEAN juga diharapkan akan menghasilkan sejumlah dokumen antara lain Statement Pemimpin ASEAN mengenai penguatan institusi ASEAN, Visi ASEAN pasca-2025, pelindungan pekerja migran dan keluarganya di masa krisis, kesehatan, ekosistem kendaraan listrik, serta pengembangan jejaring desa ASEAN.

Seberapa kuat posisi Indonesia di ASEAN?

Menurut Teuku Rezasyah, sebagai pengamat hubungan internasional, tanpa kedudukan sebagai ketua pun Indonesia memiliki kekuatan di kawasan.

“Kita negara pendiri, negara terbesar secara penduduk, terluas secara geografi, negara yang merdeka karena memerdekakan diri, ini menjadi modal psikologis Indonesia dalam memimpin ASEAN,” ujar dia.

Namun, sebagai ketua, Indonesia harus tetap kaya inisiatif dan mampu melihat isu kritis dari perspektif yang lebih luas agar orang-orang tidak terjebak dengan asumsi bahwa ASEAN akan kesulitan ketika berhadapan dengan isu Myanmar, Laut China Selatan, dan juga untuk relevansi ASEAN ke depan.

Apa itu KTT ASEAN ?

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN diselenggarakan oleh negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) secara rutin setiap tahun.

Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah karena Indonesia sedang menempati posisi sebagai Ketua (Chairmanship) ASEAN selama satu tahun ke depan.

Setiap negara anggota ASEAN akan bergiliran menjadi ketua. Ketentuan urutannya berdasarkan abjad nama negara dalam bahasa Inggris.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KTT ke-42 ASEAN ini akan dihadiri delapan kepala pemerintahan atau kepala negara yang yang berasal dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Filipina.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN Daro Paduka Lim Jock Hoi, dari Brunei Darussalam, juga akan datang. Perdana Menteri Timor Leste, sebagai negara anggota ASEAN yang ke-11, juga akan datang dengan status pemantau.

Rangkaian acara yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, itu sudah dimulai sejak 8 Mei, tapi untuk KKT akan berlangsung pada 10-11 Mei.

Labuan Bajo dipilih menjadi tempat perhelatan KTT ke-42 ASEAN karena pemerintah ingin mempromosikan salah satu destinasi super prioritas, dan supaya industri pariwisata di Indonesia Timur bisa pulih kembali pascapandemi Covid-19.

Pertama kali dilangsungkan dua kali

Sepanjang sejarah, ini merupakan kali pertama KTT ASEAN diselenggarakan dua kali secara fisik. KTT ke-42 yang berlangsung pada 10-11 Mei merupakan agenda internal antarnegara anggota, yang membahas isu-isu penting di kawasan maupun di luar kawasan.

Sementara KTT ke-43 yang akan berlangsung pada 5-7 September di Jakarta akan mengundang pemimpin-pemimpin negara di luar ASEAN yang menjadi mitra. Pertemuan itu nantinya akan membahas perkembangan dan penguatan kerja sama ASEAN dan negara-negara mitra.

Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan “KTT tahap satu” ini merupakan kesempatan bagi negara-negara ASEAN untuk mematangkan pembahasan dan isu-isu penting.

“Dengan catatan apapun hasilnya nanti itu akan menjadi modal bersama dalam KTT selanjutnya,” kata dia.